Rumuskan Target Kinerja Tahun 2023, Pimti Pratama Kemenkumham Jateng Sumbang Buah Pikiran

JAKARTA - Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 Kemenkumham yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta berjalan sangat padat, Kamis (24/11).

Agenda kegiatan di gelar secara marathon. Baru saja sesi pertama hari kedua selesai. Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng langsung diajak menguras pikiran untuk merumuskan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023.

Baca juga: Pendampingan dan Pelatihan Calon Assesor bagi Pegawai Lapas Ambarawa

Di sesi kedua ini, formasi Kelompok Kerja masih sama seperti sebelumnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin didampingi Kepala Divisi Administrasi Jusman bersama Kepala Divisi Administrasi seluruh Indonesia memformulasikan Target Kinerja Divisi Administrasi di ruang Lotus 1.

Baca juga: Tingkatkan Pemahaman Transaksi pada Rekening Bendahara Pengeluaran, LPKA Klas I Kutoarjo Ikuti Konstek

Di Tim ini, Jusman dipercaya menjadi Wakil Ketua Kelompok Kerja untuk memimpin jalannya diskusi.

Begitupun dengan Kepala Divisi yang lainnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto yang berada di ruang Lotus 3 menyusun Target Kinerja Pemasyarakatan. Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar menggarap rancangan Target Kinerja Keimigrasian di ruang Lotus 2. Dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi, mendiskusikan draf Target Kinerja Pelayanan Hukum dan HAM.

Baca juga: Sematkan Tanda Kenaikan Pangkat, Kepala LPKA Kutarjo Berikan Pesan Khusus

Semuanya dilakukan bersama dengan masing-masing para Kepala Divisi dari seluruh Kantor Wilayah.

Secara garis besar, sesi ini membahas tentang esensi Target Kinerja yang meliputi, sasaran strategis, perjanjian kinerja, capaian kinerja, target capaian, rencana aksi, tahapan kegiatan hingga data dukung atau output yang ditetapkan.

Baca juga: Lapas Cilacap Laksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Keamanan

Sebagai informasi, Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Target Kinerja juga merupakan salah satu strategi untuk peningkatan kinerja
secara terstruktur dan berjenjang adalah dengan melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. 

Baca juga: Unit Pengendalian Gratifikasi Bapas Surakarta Ikuti Penguatan Untuk Pemberantasan Pungutan Liar dan Gratifikasi