BKN Award 2023, Kemenkumham Raih 3 Penghargaan

BANDUNG - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sukses menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023. Penghargaan tersebut diraih dalam tiga kategori penilaian untuk kementerian tipe besar. Salah satunya bahkan meraih terbaik pertama dalam pemanfaatan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengungkapkan rasa syukurnya atas diterimanya tiga penghargaan dalam pengelolaan kepegawaian dari instansi pembina manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia tersebut.

Baca juga: Kalapas Narkotika Purwokerto Sematkan Handbadge Pada Pegawai

"Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas diterimanya tiga penghargaan ini. Tetapi harus diingat, raihan ini, prestasi ini, jangan sampai membuat kita lengah untuk terus meningkatkan kualitas, terus belajar, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena (penghargaan) ini bukanlah akhir, " kata Andap.

Adapun Kemenkumham menerima tiga award dalam event BKN Award Tahun 2023. Award pertama, yaitu kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN, Kemenkumham menjadi salah satu instansi pemerintah terbaik. Termasuk dalam kategori ini adalah 14 Kementerian, 2 Lembaga dan 6 Badan dari instansi pemerintah lainnya. 

Baca juga: Tim Lomba Line Dance & Tari Kaka Enda Nusakambangan Cilacap Sumbang Emas Dalam Rangkaian Perlombaan Peringatan HDKD 2022

Penghargaan kategori ini diberikan karena dinilai telah berhasil menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari aspek Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, Penerapan Norma Standar dan Prosedur Kriteria sampai dengan Layanan Digital ASN.

Kategori berikutnya adalah Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dimana Kemenkumham menjadi salah satu kementerian terbaik, urutan 5 dari Kementerian/Lembaga yang ada.

Baca juga: Korem 073/Mkt Raih Penghargaan KPPN Awards 2022

Sementara dalam kategori Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT,  instansi yang dipimpin Yasonna H. Laoly ini menjadi terbaik pertama, meningkat 1 level dari tahun sebelumnya yang menempati urutan kedua.

Menurut Andap, pembentukan manajemen talenta selain untuk mengoptimalkan perekrutan pejabat di lingkungan Kemenkumham yang juga melalui merit system, juga ditujukan untuk regenerasi sumber daya manusia ASN yang dituntut semakin berkualitas. Hal tersebut mengingat kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan semakin dinamis ke depannya.

Baca juga: Hadiri Rakernis Divhumas Polri, Kabidhumas Polda Jateng Sabet Empat Penghargaan Bergengsi

“Apalagi BKN saat ini tengah membangun profil manajemen talenta ASN, yang telah dimulai dengan pemetaan potensi dan kompetensi melalui talent pool, ” ujar pria kelahiran 23 Juni 1966 ini di Pullman Bandung Grand Central, Jawa Barat, Selasa (30/05/2023) siang.

Sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia , K.H. Ma'ruf Amin yang membuka gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023 mengatakan dalam dinamika perkembangan kondisi global, tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tapi pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Resmi Sandang Gelar Profesor dari Universitas Hasanuddin Makassar

“Jika tidak bergerak cepat, maka kita akan tertinggal dalam derasnya arus perubahan dan ketatnya persaingan antar bangsa, ” ujar Ma’ruf yang hadir secara daring dari Istana Wakil Presiden.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menjelaskan jika kita berbicara mengenai birokrasi yang dinamis, biasanya kita berbicara dalam tiga strata, yang pertama adalah institutional setting (setting kelembagaan), kemudian proses bisnisnya, dan terakhir SDM.

“Kita tidak bisa mengganti ‘pemainnya’, tanpa memperbaiki ‘kesebelasan’ dan ‘liga’nya. Jadi tidak akan berarti apa-apa, kalau kita hanya mengganti manusianya, tapi proses bisnis dan organisasinya masih sama, ” terang Analis Kebijakan Ahli Utama ini.

(Biro Humas Hukum dan Kerjasama)